Biaya Pendidikan Diploma

BIAYA PENDIDIKAN TARUNA/I POLTEKPEL SUMBAR

(Sumber : PP 15 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di Kementerian Perhubungan)

 

No

URAIAN

POLBIT

NON POLBIT

KET

1.

SEMESTER

I

DIBIAYAI OLEH NEGARA

Rp. 5.502.000,-

Tambahan biaya semester VI & VII untuk D-IV Transportasi Laut Non Polbit sesuai dengan ketentuan, sedangkan untuk Polbit tetap dibiayai oleh negara

2.

SEMESTER

II

DIBIAYAI OLEH NEGARA

Rp. 1.985.000,-

3.

SEMESTER

III

DIBIAYAI OLEH NEGARA

Rp. 1.852.000,-

4.

SEMESTER

IV

DIBIAYAI OLEH NEGARA

Rp. 1.230.000,-

5.

SEMESTER

V

DIBIAYAI OLEH NEGARA

Rp. 1.230.000,-

6.

BIAYA WISUDA

DIBIAYAI OLEH NEGARA

Rp. 2.500.000,-

 

7.

MADABINTAL TERPADU

Biaya menyesuaikan sesuai keputusan panitia pelaksana pusat

Biaya menyesuaikan sesuai keputusan panitia pelaksana pusat

Pelaksanaan Tentative

8.

WISUDA GABUNGAN (JIKA ADA)

Biaya menyesuaikan sesuai keputusan panitia pelaksana pusat

Biaya menyesuaikan sesuai keputusan panitia pelaksana pusat

Pelaksanaan Tentative

 

Selama mengikuti pendidikan, terdapat biaya penyelenggaran pendidikan yang terdiri dari biaya akademik dan biaya non akademik;

  1. Biaya Akademik merupakan biaya SPP atau biaya semester (sesuai dengan tabel);
  2. Biaya Non Akademik terdiri dari biaya penunjang akademik yang dibebankan kepada Calon Taruna/i yang terdiri dari :
    • Biaya awal masuk yang merupakan biaya perlengkapan taruna selama pendidikan, biaya makan selama 1 (satu) bulan Masa Dasar Pembentukan Karakter (Madatukar) / Masa Dasar Bimbingan Mental (Madabintal) yang dibayarkan di awal pendidikan (sesuai dengan tabel);
    • Biaya permakanan, dormitory/asrama, loundry (biaya sudah termasuk ke dalam biaya semester yang tertera pada tabel).

Biaya yang dikeluarkan oleh Taruna didasarkan pada PP 15 Tahun 2016 Tentang : Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di Kementerian Perhubungan. Biaya dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.